PIKIRAN RAKYAT – Panduan pelaksanaan tahun ajaran ajaran baru di masa pandemi virus corona yang diumumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap masih belum menyentuh perbaikan kurikulum.
Pembelajaran jarak jauh selama ini tidak terlepas dari kendala, baik itu dalam hal konten sampai sarana prasarana pendukung belajar daring.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, kurikulum di era pandemi sangat dibutuhkan saat kegiatan belajar para siswa dilakukan dari rumah.
Baca Juga: Silaturahmi dengan Mahasiswa Papua, Ridwan Kamil Terima 6 Aspirasi Termasuk soal Tahanan Politik
Dalam tiga bulan terakhir, saat siswa diharuskan belajar dari rumah, banyak keluhan yang terjadi karena kurikulum yang padat konten sehingga tidak bisa mendorong anak belajar mandiri di rumah.
“Kami berharap ada panduan terkait kurikulum di masa pandemi ini sehingga menjadi acuan, utamanya bagi guru untuk bisa membuat para peserta didik nyaman dan termotivasi meskipun belajar dari rumah,” ujarnya, Selasa, 16 Juni 2020.
Selain itu, ia juga meminta agar Kemendikbud menguatkan konsolidasi dengan Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, panduan pendidikan di era pandemi hanya bisa berhasil jika konsolidasi dan koordinasi Kemendikbud dan Kepala Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Petualangan DY sebagai Spesialis Curi HP dan Uang di Rumah Sakit serta Puskesmas Berakhir di Penjara
“Pengelolaan sektor Pendidikan di daerah menjadi otoritas dari para kepala dinas Pendidikan. Jika koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan para kepala dinas Pendidikan berjalan baik maka saya yakin apapun konsepsi Pendidikan yang kita punya akan terlaksana dengan baik di lapangan,” katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim mengatakan, paparan Nadiem mengenai panduan belajar di masa pandemi virus corona lebih banyak menjelaskan panduan belajar di daerah zona hijau yang persentasenya 6%. Sementara panduan untuk belajar jarak jauh belum banyak dipaparkan. Padahal, persentasenya mencapai 94%.
Selama ini, menurutnya, masih banyak kendala dalam pembelajaran jarak jauh, utamanya PJJ secara daring. "Dalam PJJ daring harus ada pendampingan, pelatihan, kemudian arahan-arahan teknis untuk guru-guru agar PJJ berkualitas," katanya.
Baca Juga: Lima Pasar di Temanggung Ditutup, Ganjar: Pak Bupati Jangan Takut, Jika Ada Lonjakan Tinggi Covid-19
Ia menyebutkan, dalam penggunaan aplikasi media pembelajaran, pemda dan dinas pendidikan harus kreatif untuk mendesain pelatihan-pelatihan. "Sementara anggaran pelatihan guru kan ada. Kenapa itu tidak dioptimalkan?" katanya.
Satriwan mengatakan, kurikulum darurat atau kurikulum adaptif di masa pandemi mutlak dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan aspirasi yang ditampung oleh FSGI dari para guru.
Menurutnya, perlu ada relaksasi konten kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, termasuk standar sarana-prasarana. "Ini bermanfaat di masa pandemi ini dan masa mendatang jika negara mengalami ancaman atau katastropi lainnya," tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, belum terlihat agenda menyiapkan guru agar mampu menjalankan PJJ secara menyenangkan dan berkualitas. “Tidak ada langkah-langkah kongkrit kemdikbud dan kemenang dalam memberikan solusi terhadap minimnya kemampuan guru dalam menyelenggarakan PJJ,” tuturnya.
Menurutnya, Kemendikbud memang telah mengeluarkan pedoman pembelajaran jarak jauh. Namun masih tidak jelas secara teknis pelaksanaan dilapangannya.
Saat ini, hampir bisa dipastikan dominan pembelajaran berlangsung tanpa tatap muka. Oleh sebab itu, Kemendikbud dan Kemenag seharusnya lebih rinci membahas solusi PJJ, lengkap dengan evaluasi atas semua masalah dalam tiga bulan PJJ.***