PIKIRAN RAKYAT - SUMBER daya manusia (SDM) di bidang keteknikan di Indonesia dianggap masih belum cukup kompetitif. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia berada dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia di bidang keteknikan.
Demikian benang merah diskusi melalui webinar bertajuk Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Peran Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, Sabtu 27 Juni 2020. Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Budaya Nizam dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Heru Dewanto.
Dirjen Dikti Nizam mengatakan, jumlah prodi teknik sipil di Indonesia saat ini sebanyak 474 prodi. Terdapat sekitar 1,4 juta mahasiswa fakultas teknik yang setiap tahunnya meluluskan antara 200.000-300.000 sarjana tenik.
Baca Juga: Terkoneksi Internet, Masker Buatan Startup Jepang Ini Mudahkan Interaksi
Namun demikian, rasio insinyur di Indonesia saat ini dikatakannya masih jauh di bawah India dan Tiongkok. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyiapkan SDM keteknikan.
Menurutnya, pembangunan bangsa tidak dapat terpisahkan dari adanya fakultas teknik perguruan tinggi. Salah satunya dalam pembangunan bidang infrastruktur. “Saat ini Indonesia membutuhkan SDM andal dan unggul untuk berpartisipasi dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur,” kata Nizam.
Ketua PII Heru Dewanto menyampaikan tantangan keinsinyuran di Indonesia yang menurutnya terkendala oleh ketidaksesuaian dan ketidakcukupan kompetensi. PII dikatakannya melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kedua masalah tersebut.
Baca Juga: Boikot Iklan di Facebook, Mark Zuckerberg Kehilangan Kekayaannya hingga Rp103 Triliun
Pertama, melalui standarisasi prodi teknik melalui LAM Teknik PII dan standarisasi internasional melalui IABII PII. Kedua, Pendirian program studi program profesi insinyur (PSPPI). Ketiga, Standarisasi sertifikat profesi insinyur hingga ke tingkat dunia agar insinyur Indonesia diakui dan memiliki kesempatan keinsinyuran yang luas di dunia. Keempat, melakukan registrasi insinyur untuk mengembangkan database insinyur Indonesia.
"Upaya lain yaitu dengan meningkatkan pengembangan diri secara berkelanjutan di bidang teknik dan pembentukan Badan Kejuruan untuk keahlian baru atau spesialisasi tertentu," ujarnya.
Baca Juga: Soal Bendera Partai Dibakar, PDIP Kota Cirebon Ambil Sikap Tegas
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini ada 5 tantangan PUPR yaitu disparitas, daya saing nasional, urbanisasi, pemulihan ekonomi nasional, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, PUPR saat ini bertugas untuk menangani kesenjangan antar wilayah, meningkatkan dukungan infrastruktur sebagai peningkat daya saing, mengurangi timbunan infrastruktur yang belum dikerjakan akibat urbanisasi, berkontribusi dalam peningkatan, perlindungan, dan pertahanan ekonomi pasca pandemi, dan mengembangkan lumbung-lumbung pangan baru.
Dalam bidang pendidikan tinggi, PUPR membangun Politeknik khusus PU. Basuki menuturkan, lulusan dari Politeknik PU ini sangat spesial karena dididik untuk memenuhi kebutuhan PU. Sehingga memiliki kepastian untuk diserap sebagai tenaga kerja. "Kampus ini memiliki program bidang studi super-spesialis yang terdiri dari 11 bidang studi. Hal ini timbul akibat kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik infrastruktur PU dan mampu mengatasi permasalahan lapangan," katanya.
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke-74, Polda Jabar Salurkan Ratusan Paket Sembako
Selain itu, ia juga memaparkan tentang dampak kondisi pandemi saat ini terhadap proyek infrastruktur yakg tengah berjalan. Pandemi dikatakannnya menyebabkan keterpurukan yang berimbas kepada bidang sosial dan ekonomi. Namun Basuki meyakini program PUPR tetap dijalankan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru terhadap pandemi dan mematuhi protokol kesehatan.
Menurutnya, kegiatan pembangunan infrastruktur tidak berhenti tetapi ditunda akibat pandemi Covid-19. Pekerjaan yang sementara ini bisa dilakukan dengan orang, tetap dilaksanakan meskipun dengan alat sederhana seperti cangkul.
Baca Juga: Intervensi Serius Harus Dilakukan agar Tidak Terjadi Krisis Ekonomi
"Sehingga pembangunan infrastruktur dan program padat karya dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan kemampuan daya belinya," tuturnya. ***