PIKIRAN RAKYAT - Pergantian pemimpin pemerintahan kerap berimbas kepada kebijakan yang berubah-ubah.
Diharapkan hal tersebut tidak berdampak serius terhadap kebijakan yang tengah berjalan di dunia pendidikan saat ini, khususnya dalam hal penerapan kurikulum di sekolah-sekolah.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, baru saja mengeluarkan program Kurikulum Merdeka.
Meski penerapan kurikulum yang baru ini bersifat sukarela, namun hingga saat ini telah ada sekitar 140 ribu sekolah yang akan menerapkan Kurikulum Merdeka.
Baca Juga: Nadiem Makarim Klaim Ada 2.600 Industri yang Mendaftar Kampus Merdeka
Artinya, implementasi kurikulum yang baru tersebut telah berdampak luas dalam satuan pendidikan. Adanya momentum pergantian kepala negara beserta kabinetnya melalui Pemilu 2024 nanti, diharapkan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kebijakan di dunia pendidikan, khususnya terkait penerapan Kurikulum Merdeka yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah.
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, pihaknya telah merancang kerangka Kurikulum Merdeka dengan lebih fleksibel. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan seiring adanya pergantian pejabat pemerintahan lewat Pemilu.
“Jadi, kami merancang Kurikulum Merdeka supaya sustainable. Ini dengan cara membuatnya sebagai sebuah kerangka yang sifatnya generik. Bisa terus menerus dievaluasi dan diperbaiki. Kedua, bisa diterjemahkan ke tingkat satuan pendidikan yang berbeda-beda di tiap daerah,” katanya di sela-sela seminar bertajuk Temu Inovasi #14, Selasa 6 Desember 2022.
Ia menambahkan, kerangka Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel bisa membuatnya lebih tahan lama dan berkelanjutan. Kerangka yang lebih fleksibel dinilainya lebih terbuka bagi setiap perbedaan-perbedaan yang ada di daerah.