/photo/2023/06/13/2658572245.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP Partai Solidatitas Indonesia (PSI), Furqan AMC, menyoroti pelaksanaan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online di berbagai daerah. Dia meminta agar sistem zonasi PPDB dievaluasi total.
"Alih-alih untuk pemerataan pendidikan, sistem zonasi PPDB malah mendiskriminasi dan menumbuhkan budaya negatif yang merusak," sebut Furqan pada Rabu, 12 Juli 2023.
Menurut Furqan, sistem zonasi PPDB mendiskriminasi calon siswa yang seharusnya dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi hanya karena letak rumah yang tak masuk zonasi.
"Sudah dapat diduga anak-anak desa atau pinggiran kota akan kesulitan mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu yang biasanya ada di tengah kota," tuturnya.
Baca Juga: Menkes: Bangkai Sapi Mengandung Bakteri Antraks Harus Dibakar, Jangan Dimakan
Kemudian, lanjut Furqan, sistem zonasi telah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan. Contohnya, mendorong praktik jual beli Kartu Keluarga (KK). Menurutnya, hal itu juga bisa mengganggu tertib data di dinas penduduk dan pencatatan sipil setempat.
"Contohnya seperti temuan kasus 31 Kartu Keluarga (KK) palsu calon siswa baru yang terungkap di SMA Negeri 8 Pekan Baru, Riau beberapa hari lalu," sebutnya.
"Kasus penemuan 31 KK bodong calon siswa di SMA 8 Negeri Pekan Baru tersebut hanyalah puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaan, praktik pemalsuan KK tersebut terjadi di semua kota dan kabupaten di seluruh Indonesia," ucapnya.
Bahkan, Furqan menukil laporan Wali Kota Bogor Bima Arya bahwa di Bogor ada 155 pendaftar PPDB yang tidak sesuai domisilinya dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).