PIKIRAN RAKYAT – Sistem PPDB Zonasi atau Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi menuai polemik akhir-akhir ini. Menteri Nadiem Makarim kabarnya akan dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai keterangan.
Dipanggilnya sang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut berkenaan dengan isu PPDB Zonasi tahun 2023 yang justru banyak dikeluhkan orangtua siswa. Hal ini ditanggapi salah satu anggota dewan, Syaiful Huda.
Syaiful Huda yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI menyebut ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Kemendikbudristek. Tujuannya adalah agar ada titik terang, juga solusi untuk menuntaskan permasalahan di lapangan.
"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.
Baca Juga: PPDB Zonasi Diwarnai 'Beli Kursi' dan Pungutan Koperasi, Bupati Karawang: Pastikan Ada Bukti
Nadiem Makarim akan dipanggil
Dalam pandangan Syaiful Huda, seharusnya PPDB yang sistemnya sudah berjalan 5 tahun bisa berjalan lancar meski tetap harus dievaluasi. Hanya saja belum lama ini ditemukan modus untuk melancarkannya seperti dengan pembuatana domisili baru, dan sebagainya.
"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," ujarnya.
Syaiful Huda menyatakan akan memanggil Nadiem Makarim meski sejumlah eselon satunya hadir dalam rapat dengan DPR pada Rabu 12 Juli 2023 lalu. Pasalnya Nadiem dikabarkan sedang mengambil cuti.
Baca Juga: 6.000 Pendaftar Jalur Zonasi PPDB SMP Kota Bandung Tak Diterima