PIKIRAN RAKYAT – Usai dikejutkan dengan rencana penyesuaian tarif listrik oleh pemerintah, publik pun kembali dikejutkan dengan adanya kabar penggunaan DTKS sebagai penentu subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR Nurhasan Zaidi pun mempertanyakan efisiensi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan daya 450 watt-900 watt.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Nurhasan Zaidi menyebutkan bahwa hingga dewasa ini, sistem DTKS yang berlaku di Tanah Air masih memunculkan permasalahan dan tidak pernah terselesaikan dengan baik.
“Saya yakin di Kementerian ESDM sudah mendengar carut marut DTKS karena memang persoalan data ini persoalan klasik yang tidak pernah selesai hingga hari ini,” kata Nurhasan Zaidi.
Baca Juga: 12 Tahun Pimpin Israel, 'Singgasana' Benjamin Netanyahu Kini di Ujung Tanduk
Menurut Anggota Komisi VII DPR Nurhasan Zaidi, untuk menuju negara modern, persoalan data base harus sudah clear dan sesuai dengan kondisi di lapangan agar masyarakat miskin dan negara tidak dirugikan.
“Saat saya di Komisi VIII, juga jadi keprihatinan kami, nilainya triliunan, tidak kecil. Subsidi juga nilainya ratusan triliun, sehingga ketepatan data harus clear sejak awal. Saya tidak tahu sinergi antar kementerian ini sudah clear atau tidak,” ucap Politisi Fraksi PKS itu, yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Kamis, 3 Juni 2021.
Persoalan yang kerap kali ditemukan adalah data orang yang telah meninggal, tetapi masih tercantum dalam DTKS bahkan data orang-orang yang ekonominya telah meningkat juga masih terdata tidak mampu dalam DTKS.
Dan yang sangat disayangkan, permasalahan tersebut masih sering terjadi hingga menyebabkan banyak keluarga yang membutuhkan, tetapi tidak menerima subsidi dari pemerintah sebagaimana yang dijanjikan.