kievskiy.org

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Diwarnai Aksi Tuntutan Masyarakat

Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung.*
Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung.* /HANDRI HANDRIANSYAH/PR

PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung harus berpikir keras untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah Pandemi Covid-19. Soalnya selain harus melakukan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, Pemkab Bandung pun dipastikan akan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 1,7 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto mengatakan, pihaknya mengapresiasi mekanisme yang sudah dijalankan oleh gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung.

"Langkah mereka terbilang cepat dalam menanggulangi dan kami akan mendukung realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," ujarnya seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin 20 April 2020 petang.

Baca Juga: Dadang Naser : Saat Corona, Cari Inovasi Metode Mengajar yang Efektif

Menurut Sugianto, pihaknya bersama Pemkab Bandung sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 23,5 miliar pada APBD murni 2020. Namun sesuai arahan pemerintah pusat, realokasi yang dilakukan membuat anggaran BTT tersebut meningkat sampai diproyeksikan pada 29 Mei 2020 akan mencapai Rp 123,5 miliar.

Anggaran tersebut, rencananya akan digunakan untuk penanganan Covid-19 mulai dari pelayanan kesehatan langsung, program padat karya, hingga jaring pengaman sosial. Meskipun demikian, mekanisme realokasi tersebut ia akui ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan.

Selain ada koridor hukum yang harus diikuti, realokasi tersebut juga tidak cukup hanya memindahkan satu pos anggaran ke pos yang lain. Namun harus juga dipikirkan sumber pendanaannya dari mana karena dalam kondisi seperti ini tidak semua sumber pendapatan daerah bisa direalisasikan.

Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Ungkap Denda COVID-19 di Luar Negeri, Capai Ratusan Juta

Sebagai contoh, Sugianto menegaskan bahwa pihaknya sudah menugaskan sekretariat DPR untuk merealokasi anggaran perjalanan dinas, reses, pengadaan kendaraan dan rehabilitasi kantor. Begitu juga Pemkab bersama perangkat daerahnya sudah melakukan pemangkasan yang serupa dan bahkan mencoret sejumlah program yang masih bisa ditunda.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat