/photo/2023/02/09/3017710339.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Produksi beras dari 640 hektare lahan di Kota Bandung sebesar 8.002 ton per tahun. Angka produksi itu hanya 3,68 persen dari rata-rata jumlah kebutuhan beras Kota Bandung.
Kendati bukan daerah utama penghasil beras, Pemerintah Kota Bandung tetap beroleh amanat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar menjaga 278,19 hektare lahan sawah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menyampaikan, luas lahan sawah eksisting di Kota Bandung 640 hektare. Produktivitasnya 6,9 ton gabah kering giling (GKG) per hektare.
Menurut hasil Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) BPS 2018, angka konservasi GKG menjadi beras menjadi 64,02 persen.
Baca Juga: Bulog Upayakan Harga Beras di Cianjur Stabil di Tengah Paceklik
"Kementerian ATR/BPN menetapkan 278,19 hektare berstatus lahan sawah dilindungi (LSD) di Kota Bandung. Sekitar 362 hektare lain, lahan sawah non-LSD," ucap Gin Gin pada Rabu, 8 Februari 2023.
Amanat Kementerian ATR/BPN perihal LSD juga tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2042 Kota Bandung.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, tak boleh terjadi alih fungsi pada 278,19 hektare LSD. Selain mengendalikan alih fungsi lahan sawah, Ema mengatakan, LSD termasuk kepentingan menjaga ruang terbuka. Hal yang menjadi tantangan, banyak dari 278,19 ha LSD di Kota Bandung berstatus lahan warga.
"Secara ideal, pemerintah membeli LSD yang milik pribadi. Hanya, anggarannya berat. Untuk wajib layanan dasar, seperti pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, perumahan, sosial, serta ketertiban pun, APBD sudah terkuras," tutur Ema, belum lama ini.