PIKIRAN RAKYAT – Konferensi Asia-Afrika menjadi salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, konferensi yang digelar dalam rangka perdamaian dunia itu pertama kali dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat pada 18-25 April 1955.
Dalam agenda tersebut, sebanyak 30 negara yang masuk ke dalam wilayah Asia dan Afrika pun diundang. Namun, hanya 29 negara saja yang hadir. Diketahui, Afrika Tengah pada saat itu berhalangan hadir lantaran kondisi negaranya belum stabil.
Masyarakat yang ingin melihat langsung informasi sejarah sekaligus menambah pengetahuan mengenai konferensi tersebut pun dapat mengunjungi Museum Konferensi Asia-Afrika yang terletak di Jalan Asia-Afrika No.65, Kota Bandung.
Sejarah Museum Konferensi Asia-Afrika
Berdirinya Museum Konferensi Asia-Afrika ini tak lepas dari sosok Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang pada tahun 1978-1988 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Diketahui, sang menteri itu sering bertemu dengan para pemimpin negara dan bangsa Asia-Afrika.
Baca Juga: 15 Twibbon Peringatan Konferensi Asia-Afrika 2023, Lengkap dengan Sejarah KAA Tahun 1955
Mochtar pun sering ditanya soal Gedung Merdeka dan Kota Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika. Para pemimpin negara serta bangsa Asia dan Afrika itu pun sering mengutarakan niatnya untuk mengunjungi Kota Bandung.
Kemudian, Mochtar pun terdorong untuk mendirikan Museum Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka, Bandung. Tak hanya terpengaruh oleh keinginan para pemimpin negara dan bangsa Asia-Afrika, gagasan itu juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mengabadikan sejarah Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai keberhasilan politik luar negeri Indonesia.
Gagasan itu pun disampaikan dalam forum rapat Panitia Peringatan 25 Tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1980, dan disambut baik oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Soeharto.
Kemudian, gagasan pendirian museum tersebut diwujudkan oleh Joop Ave yang merupakan Ketua Harian Panitia Peringatan 25 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang bekerja sama dengan sejumlah pihak, yaitu Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, serta Universitas Padjadjaran.