kievskiy.org

Polemik Pasar Banjaran Masih Bergulir, Bupati Bandung: Revitalisasi, Bukan Swastanisasi

Bendera Merah Putih setengah tiang dipasang oleh para pedagang Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Kamis, 8 Juni 2023.
Bendera Merah Putih setengah tiang dipasang oleh para pedagang Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Kamis, 8 Juni 2023. /Pikiran Rakyat/Deni Armansyah

PIKIRAN RAKYAT – Polemik penolakan pembangunan Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kelompok Warga Pasar (Kerwappa) Banjaran disebut menjalin kesepakatan lewat akta perdamaian, kini para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL Korban Revitalisasi Pasar Banjaran melaksanakan unjuk rasa ke Jakarta pada Senin, 24 Juli 2023.

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersikeras menyebut bahwa pembangunan atau revitalisasi Pasar Banjaran bukanlah upaya swastanisasi melainkan upaya kolaborasi berbagai pihak sesuai dengan porsinya.

Dadang menjelaskan bahwa pembangunan pasar Banjaran melibatkan sejumlah pihak yakni pemerintah daerah selaku pemilik aset, pengusaha selaku pelaksana pembangunan dan pengelola, serta para pedagang sebagai yang menggerakan pasar.

“Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan dan pengelolaan pasar Banjaran tidak terjadi swastanisasi, tapi kolaborasi antara pemda, pengusaha dan para pedagang,” kata Dadang Supriatna menjelaskan seperti dukutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Geram Polisi Dinilai Lambat Tangani Kasus, Emak-emak di Riau Bakar Warung Diduga Tempat Prostitusi

Menurutnya, meski Pasar Banjaran merupakan aset pemerintah daerah tetapi dalam pernyataan yang ditandatangani para pedagang pada 2009 dinyatakan dalam poin ke-10 bahwa apabila pemerintah akan menggunakan untuk kepentingan lebih luas lagi, pedagang tidak akan meminta ganti rugi.

“Namun demikian, saya mengambil kebijakan sebagai bentuk perhatian kepada para pedagang dengan memberikan diskon sebesar 16 persen,” ujar Dadang Supriatna.

Dadang Supriatna juga menegaskan agar terjadi check and balance, dirinya mempersilahkan para pedagang untuk membentuk sebuah wadah yang bisa mewakili para pedagang dalam mengawasi pengelola.

"Mau Kerwappa boleh, mau dibentuk wadah yang baru juga boleh. Yang penting tidak lagi terjadi friksi diantara para pedagang. Sekarang para pedagang harus bersatu,” kata Dadang Supriatna.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat