PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta penundaan pemberlakuan ritase pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Pasalnya, Pemkab Bandung Barat memiliki sejumlah kendala sehingga tidak dapat langsung memenuhi kebijakan baru tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Dian Kusmayadi mengatakan dari hasil evaluasi, pihaknya tidak bisa langsung mematuhi permintaan ritase pengangkutan sampah. Dia menyebutkan ada sejumlah hal yang masih harus dikaji.
“Kami masih memiliki sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan sebelum mengikuti kebijakan ritase pengangkutan sampah,” ujar Dian pada Senin, 14 Agustus 2023.
Pertama, masih ada kesepakatan dengan warga dan sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan pengangkutan sampah. Dian menyebutkan pihaknya tidak dapat memutus kesepakatan secara mendadak.
Baca Juga: Konflik Kepentingan TPA Sarimukti Cerminan Interaksi Rumit antara Sosial, Ekonomi, dan Politik
Kedua, berkaitan dengan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang diterima oleh 3 desa terdampak yakni Sarimukti dan Rajamandala Kulon di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat serta Desa Mandalasari di Kecamatan Cikalongwetan. Setiap tahun, sekira Rp1,5 miliar digelontorkan dari APBD Kabupaten Bandung Barat.
“Kalau kami hentikan tiba-tiba, khawatir akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, ini berkaitan juga dengan ketersediaan anggaran dan perubahannya,” ujar Dian.
Ketiga, Pemkab Bandung Barat masih mencarikan solusi untuk menjamin tidak ada penumpukan sampah. Dian menyebutkan saat ini hanya 160 ton yang terangkut. Itu pun berasal dari 10 kecamatan yang hanya ada di wilayah perkotaan.
Dikatakan Dian, pihaknya tadinya menargetkan mampu mengangkut 70 persen volume sampah tiap harinya. Nyatanya baru terpenuhi 20 persen. Sementara dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,7 juta jiwa telah memproduksi 680 ton sampah tiap harinya.