PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Arlan Siddha menilai keputusan Menteri Dalam Negeri mengganti Pj Wali Kota Cimahi dampak tidak terkendalinya laju inflasi bagian dari hasil evaluasi kinerja. Namun, keputusan tersebut muncul secara mendadak sehingga menuai reaksi.
"Terkait penggantian penjabat ini, ada beberapa hal yang sangat mengejutkan. Terutama karena mendadak sehingga banyak menimbulkan tanya bagi masyarakat Cimahi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kinerja Pj Wali Kota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan dinilai tak bisa menekan angka inflasi daerah ditandai tingginya harga beras di Kota Cimahi. Hal itu berimbas penggantian Dikdik oleh pejabat baru.
Salah satu hal yang dipertanyakan terutama alasan kepala daerah dinilai tidak mampu mengendalikan laju inflasi. Di sisi lain, Pemkot Cimahi membeberkan data tren menurun pada angka inflasi Kota Cimahi sesuai data BPS, dengan inflasi Kota Cimahi awal tahun di angka 7 dan terhitung Oktober 2023 turun sampai 2,3.
Baca Juga: DPRD Nilai Keputusan Mendagri Terkait Pj Wali Kota Cimahi Picu Polemik
"Salah satunya, apakah betul laju inflasi sangat tinggi dan tidak bisa dikendalikan, masyarakat tidak tahu. Ternyata, Mendagri sudah notice Kota Cimahi beberapa kali," ucapnya.
Presiden RI Joko Widodo sempat melontarkan sejumlah hal yang harus jadi perhatian kepala daerah diantaranya pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Hal itu direspon Mendagri dengan mewanti-wanti kepala daerah agar konsisten fokus pada kebijakan tersebut.
Mengacu Permendagri No. 4 tahun 2023 terkait Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, salah satunya disebutkan Menteri melakukan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah.