/photo/2023/10/16/1938814395.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Penambahan ritase pembuangan sampah kabupaten/kota ke Sarimukti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai sorotan. Alih-alih mengurangi tambahan sampah, Pemprov justru mengakomodasi kepentingan kabupaten/kota yang kehabisan kuota untuk membuang sampah.
"Semakin lebih jelas bahwa Pemprov sama sekali tidak siap mengatasi masalah pengurangan sampah, kami tidak merasakan bagaimana upaya mitigasi darurat sampah bisa dilakukan Pemprov Jabar," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) Wahyudin saat dihubungi pada Senin 16 Oktober 2023.
Walhi dan jaringan pegiat lingkungan lainnya juga telah meminta agar dilakukan pembatasan pembuangan sampah ke Sarimukti hingga akhirnya insiden kebakaran terjadi.
"Harusnya pemerintah langsung mengeluarkan surat edaran atau imbauan kepada masyarakat agar dapat mengurangi penggunaan sampah yang berlebihan," ucapnya.
Selain itu, para produsen yang memproduksi produk kemasan juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Di sisi lain, penekanan pembatasan produksi sampah kepada publik juga mesti disertai kerjasama dengan pihak swayalan/mal/pedagang kaki lima agar masyarakat tidak berbelanja yang menimbulkan sampah berlebihan.
"Pengurangan kantong plastik harus menjadi langkah utama yang mesti diambil oleh semua pihak," tuturnya.
Upaya tersebut merupakan langkah yang penting dan mesti diambil oleh pemerintah serta didukung oleh masyarakat agar darurat sampah yang levelnya sudah dalam status bahaya dapat disikapi serta disadari oleh semua pihak.
Pemprov seharusnya menyampaikan pula kepada pemerintah kota/kabupaten agar sama-sama mengatasi sampah supaya ritasenya bisa berkurang dan tidak masuk pada tambahan sampah yang masuk ke Sarimukti. Jika ritase terus ditambah, potensi bencana pun mengintai. "Bencana akan terjadi tidak hanya akan mengulangi insiden kebaran kemarin, muaranya terhadap perubahan iklim ketika sampah semakin tidak bisa diatasi," ucapnya.