PIKIRAN RAKYAT - Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) angkat suara terkait wacana pembatasan pemain naturalisasi. Menurut APPI, pembatasan pemain naturalisasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Wacana pembatasan pemain naturalisasi dihasilkan dalam sarasehan PSSI yang digelar di Surabaya, pada Sabtu, 4 Maret 2023. PSSI mendorong agar setiap klub Liga 1 dan Liga 2 hanya diperkuat maksimal satu pemain naturalisasi.
APPI menilai jika setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maka seharusnya seseorang itu mendapat hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika tidak demikian maka hal tersebut melanggar Universal Declaration of Player Rights dan FIFA’s Human Rights Policy.
Terlebih lagi, sebagian pemain yang memilih naturalisasi menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk timnas Indonesia. Pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif pada skuad timnas.
Baca Juga: Polisi Minta Bule di Bali Jangan Seenaknya Bawa Kendaraan, Pemberi Sewa Juga Kena Sentil
"Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepakbola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim," ujar APPI dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa, 7 Maret 2023.
APPI menilai perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan pembatasan pemain naturalisasi dalam klub. Apabila tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing.
Hal serupa juga dengan adanya usulan Salary Cap juga perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan FIFA juga mengarahkan untuk setiap federasi memberikan batasan salary minimum.
"Jika Salary Cap diterapkan menjadi suatu aturan, perlu ditambahkan regulasi menggunakan minimum salary agar tidak terjadinya disparitas antar pemain di Indonesia," ujar APPI.
Baca Juga: Subsidi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Dimulai 20 Maret 2023, Simak Rinciannya