PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini ramai diperbincangkan absennya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam agenda klarifikasi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp349 triliun, yang digelar bersama Komisi III DPR, Rabu, 29 Maret 2023. Ketidakhadiran Sri Mulyani menyisakan kekecewaan bagi peserta rapat, salah satunya Anggota DPR, Habiburokhman.
Habiburokhman menuturkan, semestinya Menkeu memberi kejelasan sebelum absen dari undangan, mengingat Sri Mulyani adalah salah satu juru kunci dalam pertemuan tersebut.
“Mohon maaf ini terkait dengan kepatuhan kita pada tatib (tata tertib) ya, kalau kita sudah menyampaikan undangan harus ada alasan yang jelas tidak hadir,” kata dia dalam rapat dengar pendapat, Rabu kemarin.
Tak hanya Habiburokhman, anggota rapat lainnya, Mulfachri mengatakan forum jadi sia-sia sebab berhadapan langsung dengan sang Menkeu adalah tujuan utama dari rapat dengar hari itu.
“Pimpinan bilang nanti Bu Sri Muliyani akan diundang lagi, dalam forum apa dia diundang. Inilah forum yang paling tepat bagi dia untuk datang dan mengklarifikasi. Karena ada beberapa hal yang ingin kita konfrontier. Jadi kalau enggak datang terus penjelasannya apa,” ucapnya.
“Jadi kalau kemudian kita harus melakukan rapat lagi mendengar penjelasan lagi saya kira itu sesuatu yang mubazir,” kata dia lagi.
Alhasil hingga saat ini, tudingan terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu masih menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Di tengah kontroversi dugaan transaksi janggal tersebut, beredar kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bergerak menyita aset kekayaan Sri Mulyani.
Dalam sebuah video yang menyertakan thumbnail di dalamnya, terlihat sejumlah anggota kepolisian menggeruduk garasi berisi kumpulan motor dan mobil mewah yang diklaim milik Menkeu. Pengunggah dengan akun @CCTV Politik, menyematkan narasi, KPK menyita seluruh kekayaan Sri Mulyani, termasuk motor gede yang berjajar rapi di kediamannya.