PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF) dalam bentuk fasilitas Special Drawing Rights (DSR) sebesar 6,32 miliar dolar AS atau setara Rp90,2 triliun.
Dana bantuan ini praktis membuat cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi 144,8 miliar dolar AS per Agustus 2021 atau sekira lebih dari Rp2.064 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan pada bulan Juli 2021 sebesar 137,3 miliar dolar AS atau sekira Rp1.957 triliun.
Dengan adanya dana bantuan ini, praktis ruang fiskal Indonesia semakin longgar. Namun apakah dana bantuan ini memang betul-betul dibutuhkan?
Menurut Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu, dana bantuan IMF akan menimbulkan masalah tersendiri, yaitu beban utang yang lebih besar.
Baca Juga: Tolak Disetir IMF Saat Jadi Presiden, Megawati Soekarnoputri Ceritakan Kiatnya
Ia menilai bahwa masalah tersebut justru akan membuat tekanan terhadap APBN menguat bahkan menjadi beban fiskal yang akan diwariskan oleh pemerintah berikutnya, serta menjadi tanggungan rakyat di masa depan.
Seharusnya, pemerintah bisa mengaca pada keberhasilan Pemerintahan SBY yang berhasil melunasi utang pada IMF di 2006, lebih cepat empat tahun dari yang dijadwalkan. Bukan justru menambah utang.
“Pemerintah tidak bisa berkelit bahwa dana bantuan IMF ini adalah utang. Apakah khusus untuk DSR ini jangka waktu pengembaliannya lebih longgar, utang ini tetap mesti dilunasi,” katanya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan seberapa besar negara membutuhkan bantuan IMF.