PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Perindustrian menargetkan, pada 2022, substitusi impor mencapai 35 persen. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong ketahanan industri Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sekjen Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan, Kemenperin terus mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Kemenperin menargetkan substitusi impor dapat mencapai angka 35 persen tahun depan, dari sebelumnya 22 persen pada 2021.
“Untuk mendorong substitusi impor, salah satunya dengan melakukan pendalaman struktur, melalui peningkatan utilisasi industri. Utilisasi industri saat ini mencapai 70 persen dari sebelumnya di angka 25-40 persen pada awal pandemi,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika Nomor 77, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 16Desember 2021. Kunjungan diterima Direktur Bisnis Pikiran Rakyat Januar P Ruswita.
Baca Juga: Perizinan Ekspor Impor Berubah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Beberkan Soal Single Window
Substitusi impor, kata Dody, sangat penting, baik untuk menjaga keberlangsungan maupun bagi perkembangan industri di Indonesia.
Oleh karena itu, Kemenperin berharap berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat mendukung upaya tersebut melalui pembelian produk dalam negeri.
Ia mengemukakan, pemerintah daerah terus didorong memaksimalkan penggunaan anggaran belanja untuk membeli produk dalam negeri.
Dengan demikian, melalui dukungan yang diberikan, industri dalam negeri akan berkembang.
“Secara bertahap, kami siapkan regulasinya, dari laptop, kemudian alat kesehatan, perkakas, juga tekstil karena belanja pemerintah diproduk tersebut besar sekali dan selama ini dibeli dari impor,” ujarnya.
Sertifikasi
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M Haris Witjaksono mengatakan, sertifikasi penggunaan kandungan lokal pada produk yang digunakan industri sangat penting.
Alasannya, langkah tersebut akan memberikan ketahanan industri lokal terhadap serangan dari produk impor.
Menurut dia, sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) saat ini telah mengalami kemajuan signifikan.
Di industri hulu migas, misalnya, berkat sertifikasi TKDN, telah dihasilkan total nilai kontrak pada 2020-2021 ke kalangan industri kecil dan menengah (IKM) pendukung industri migas sebesar lebih dari Rp11 triliun.
“Untuk meningkatkan nilai TKDN, Kementerian Perindustrian--melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)--telah memberikan 9.470 sertifikat secara gratis hingga 10 Desember 2021. Angka ini akan terus berkembang hingga 31 Desember 2021” ujarnya.
Ia menuturkan, angka tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 9.000 sertifikat gratis.
“Melalui APBN, pemerintah juga telah memberikan fasilitas sertifikasi TKDN sebanyak 371 produk pada 10 Desember 2021. Ini pun telah melampaui target, yaitu 314 produk. Dengan demikian, total sertifikat TKDN telah diberikan pada 9.841 produk pada 10 Desember 2021," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju impor dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.***