/photo/2020/02/26/2978583319.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan perampingan struktur organisasi pada 2021.
Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, hal ini dilakukan sebagai implementasi dari UU no 20 tahun 2008 bahwa Kementerian Moperasi dan UKM bertindak sebagai koordinator pengembangan UMKM dan koperasi
Baca Juga: HUT ke-117, UNI Bandung Kembangkan Sayap ke Sepak Bola Putri
"Kerja-kerja di Kementerian itu lintas Deputi, misalnya dananya ada di Deputi A, programnya ada di Deputi B. Begitu juga dengan program di daerah, harus bersinergi. Rencananya kita hanya akan memiliki 4 Deputi: Deputi Perkoperasian, Deputi Usaha Mikro, Deputi UKM dan Deputi Kewirausahaan," kata Rully dalam siara persnya, Rabu, 27 Februari 2020.
Menurut Rully, Keputusan Presiden mengenai peramping itu akan turun tahun ini.
"Saya perlu menyampaikan hal itu supaya setiap daerah bisa menyesuaikan upaya kita mengurangi ketidakefisienan dan persoalan dalam implementasi kebijakan," ujarnya.
Baca Juga: Melakukan Candaan Soal Wabah Virus Corona, Dele Alli Dihukum Oleh FA
Dia mengatakan, pemberdayaan UMKM, juga dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan skalanya.
"Misalnya usaha mikro, maka persoalan pelatihannya berbeda dengan skala yang lain. Koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda, bervariasi sebagai upaya memodernisasi koperasi, sebagia bagian perubahan yang harus dihadapi," tutur dia.