PIKIRAN RAKYAT – Terhitung mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan aktif membangun sejumlah infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun pemerintah hingga 2 tahun ke depan ini rencananya akan membutuhkan dana sebesar Rp6.500 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman turut menjelaskan rincian sumber dana pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia mengatakan, 42 persen dana itu akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengapa jumlahnya tak sampai 50 persen? Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki APBN sendiri.
Baca Juga: Pertanyaan Pertama Untuk Menlu Rusia Saat Hadiri FMM di Bali: Kapan Kau (Rusia) Stop Perang?
Sedangkan, dana sisanya akan diambil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, komposisinya masih belum dapat dipastikan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan menempuh berbagai jalan untuk memenuhi anggaran pembangunan infrastruktur yang terbilang fantastis itu.
Masih dari penjelasan DJPPR Kemenkeu, Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengundang pembiayaan dari sektor swasta.
Baca Juga: Viral Dugaan Pungli di Kawasan Wisata Pantai Bangsring, Bupati Banyuwangi Bereaksi
Rencana kebijakan ini didasarkan dari pembahasan Presidensi G20 di Indonesia terkait soal peningkatan partisipasi sektor swasta, untuk bekerjasama dengan Pemerintah pusat menanggung biaya pembangunan infrastruktur.