PIKIRAN RAKYAT - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, mengatakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan bisa memicu konflik kepentingan.
“Potensi (konflik kepentingan) selalu ada. KPK juga kan punya kewenangan penyelidikan, penyidikan penuntutan kasus korupsi, tapi tidak hanya KPK yang punya kewenangan itu, ada lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan, bedanya polisi hanya penyidikan,” kata Agus kepada wartawan, Kamis 19 Januari 2023.
“Kemudian untuk menjamin integritas dan akuntabilitas, KPK diawasi dulu komite etik, sekarang namanya dewan pengawas,” ujarnya menambahkan.
Agus mendorong agar lembaga penegak hukum lain ikut dilibatkan dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan sehingga tak hanya OJK.
Baca Juga: Pakar Sebut Penetapan OJK sebagai Penyidik Tunggal di Sektor Keuangan Tidak Tepat
“Jadi dalam kerangka akselerasi penanganan penyidikan tindak pidana keuangan, seharusnya bisa melibatkan lembaga lain, tidak hanya OJK saja,” ujarnya.
Agus menyebut berkaca dari beberapa lembaga yang sudah ada seperti KPK yang menangani kasus korupsi dan BNN yang memegang kasus narkoba, penegak hukum lain masih bisa ikut menangani kasus-kasus tersebut.
“Penyidik tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka, tapi juga kepolisian bahkan kejaksaan. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan mengawasi integritas pimpinan OJK?” katanya.
Sebelumnya, OJK diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).