PIKIRAN RAKYAT - Muhammadiyah menghebohkan publik usai menarik dana sebanyak Rp15 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan itu pun mengalihkan dana tersebut ke beberapa bank syariah lainnya.
Dana sebanyak Rp15 triliun adalah sebagian kecil dari total kekayaan Muhammadiyah. Sebab, Muhammadiyah dikabarkan memiliki aset yang nilainya mencapai Rp400 triliun.
Daftar aset Muhammadiyah pun sempat diungkapkan melalui situs resmi Muhammadiyah pada 2023. Data itu diambil dari Sekretariat PP Muhammadiyah, berikut rinciannya;
- Sekolah/madrasah: 5.345.
- Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA): 172 (83 Universitas, 53 Sekolah Tinggi, dan 36 bentuk lainnya).
- Pesantren Muhammadiyah (PesantrenMu): 440.
- Rumah Sakit: 122 (ditambah dengan 20 Rumah Sakit dalam proses pembangunan).
- Klinik: 231.
- Aset Wakaf: 20.465 lokasi.
- Luas Tanah Muh: 214.742.677 meter persegi atau 21.474,2677 hektare (data Simam 09/2023).
- Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMSos) (MCC/LKSA): 1.012.
Kenapa Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI?
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas menjelaskan bahwa alasan pihaknya melakukan pengalihan dana simpanan dan pembiayaan dari BSI adalah untuk meminimalkan persaingan.
Ia mengatakan bahwa dana Muhammadiyah sudah terlalu terkonsentrasi di BSI. Sementara, porsinya di bank syariah lain masih sedikit, sehingga hal itu akan memicu risiko konsentrasi (concentration risk).
“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” katanya, dikutip dari Antara pada Sabtu, 8 Juni 2024.
Anwar menekankan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung perbankan syariah. Oleh karena itu, pihaknya bakal terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.
“Untuk itu Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, BSI pun buka suara. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan sejumlah prinsip. Mulai dari keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan sesuai syariat islam.
"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” ucapnya.***