kievskiy.org

Korea Utara Bela China Atas Tuduhan Genosida Terhadap Muslim Uighur: Negara Barat Ikut Campur

Bendera Korea Utara
Bendera Korea Utara /Unsplash/@micha_braendli


PIKIRAN RAKYAT
- China baru-baru ini membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan Beijing melakukan kejahatan genosida terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Menanggai hal itu, Korea Utara menyampaikan pembelaannya ke China dan menyebutkan negara-negara barat ikut campur dalam urusan dalam negeri Beijing di Xinjiang dan Hong Kong.

Dalam pernyataan pada Jumat, 29 Januari 2021, Kementerian Luar Negeri Korea Utara (MFA) mengutuk negara-negara barat karena menciptakan 'virus hak asasi manusia' yang 'pasti gagal'.

Baca Juga: Negara Bagian di India Blokir Akses Internet di Tengah Bentrokan Protes Para Petani

Dikutip dari NK News, Sabtu, 30 Januari 2021, pernyataan Korea Utara itu muncul setelah mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri AS saat ini Antony Blinken mengatakan bulan ini bahwa mereka yakin China sedang melakukan 'genosida' terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Para ahli berpendapat pembelaan Korea Utara atas China adalah tanda lain dari memperkuat aliansi kedua negara.

"China tidak pernah ketinggalan dalam hal menutupi dan menyangkal kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh Korea Utara," kata Greg Scarlatoiu, direktur eksekutif di Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara (HRNK).

Baca Juga: Negara Bagian di India Blokir Akses Internet di Tengah Bentrokan Protes Para Petani

"Korea Utara hanya membalas budi, dan mencium cincin pelindung kekaisarannya dengan menyangkal kejahatan yang dilakukan di kamp konsentrasi Uighur China," katanya.

Korea Utara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa dekade, termasuk kerja paksa, penyiksaan, aborsi paksa, eksekusi publik dan penggunaan kamp penjara politik.

Pada 2018, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk 'pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas, dan berat' di negara itu dalam sebuah resolusi yang mendesak Pyongyang untuk mengadopsi aturan PBB yang sebagian besar melarang tindakan ini.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat