PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berada di bawah tekanan kuat untuk diminta tanggapan AS yang cepat dan kuat terhadap kudeta militer di Myanmar.
Militer Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021 melawan pemerintah resmi dan menangkap pejabat besar seperti Aung San Suu Kyi, presiden Myanmar serta beberapa anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan tokoh lainnya yang ditahan.
Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 2 Februari 2021 Valid dan Terbatas, Segera Klaim untuk Dapat Hadiah Menarik
Dikutip dari Reuters, Selasa, 2 Februari 2021, Gedung Putih mengatakan pihaknya menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu Myanmar 8 November 2020, sambil bersumpah 'akan menindak mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dilakukan'.
Pemerintah AS tidak merinci tindakan apa yang mungkin sedang dipertimbangkan tetapi itu dapat memperkuat sanksi yang sudah ada dan memberlakukan yang baru pada Myanmar.
Pejabat Hubungan Luar Negeri Senat AS, Robert Menendez, mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara lain 'harus memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat, serta tindakan lain' terhadap tentara Myanmar dan kepemimpinan militer jika mereka tidak membebaskan para pemimpin terpilih dan mencopot diri mereka sendiri dari pemerintah.
"Peluncuran kudeta lainnya merupakan tragedi bagi rakyat Burma setelah satu dekade bekerja untuk mendirikan pemerintahan demokratis yang dipimpin warga sipil," kata Menendez dalam sebuah pernyataan.
Menendez menuduh bahwa tentara Myanmar bersalah atas 'genosida' terhadap minoritas Muslim Rohingya.