PIKIRAN RAKYAT – Pascapenangkapan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa petinggi lainnya oleh angkatan militer pada 1 Februari 2021 lalu, kondisi di negara tersebut semakin tak karuan.
Kudeta yang ditunggangi angkatan militer di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim akan memegang kendali pemerintahan selama satu tahun.
Tentu pernyataan dari angkatan militer itu memicu protes dari berbagai pihak, terutama yang selama ini telah mendambakan kebebasan demokrasi di negara yang selama bertahun-tahun dikuasai militer.
Baca Juga: Kontrak Sang Pemain Liga Inggris Akan Habis, Chelsea Ambil Keputusan
Sebagai bentuk protes rakyat mulai turun ke jalan, beberapa dokter dan tenaga medis di beberapa rumah sakit memilih mogok kerja dan meminta pemimpin partai National League for Democracy (NLD) dibebaskan.
Aksi lebih keras juga dilakukan oleh pemegang kendali kudeta, rakyat dikekang lantaran media sosial di negara tersebut mulai diblokir.
Bahkan per Senin, 8 Februari 2021 kemarin, darurat militer mulai diberlakukan di beberapa daerah di Myanmar.
Baca Juga: Sebelum Ustaz Maaher Meninggal Dunia, Polri Sempat Sarankan Dibawa ke RS
Sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari CNA, darurat militer mulai diberlakukan setelah ratusan ribu orang di seluruh negeri berkumpul dan menentang kudeta militer.