PIKIRAN RAKYAT - Krisis politik yang melanda Myanmar hingga kini semakin mencekam.
Krisis politik Myanmar berawal dari kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil di negara itu sejak awal Februari 2021 lalu.
Selain itu, militer Myanmar juga melakukan penahanan terhadap para pejabat sipil negara itu salah satunya tokoh peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut menimbulkan protes penolakan dari warga sipil Myanmar melalui aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Lindungi Kepentingan Negaranya, Malaysia Resmi Usir Semua Diplomat Korea Utara
Baca Juga: Jokowi Resmi Teken PP Turunan UU Cipta Kerja, Pekerja PKWT Bisa Dikontrak hingga 5 Tahun
Namun, unjuk rasa tersebut mendapatkan tindak kekerasan dari tentara Myanmar hingga menimbulkan korban jiwa.
Terbaru, kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan pada Senin, 22 Maret 2021 pagi warga Myanmar yang tewas telah mencapai lebih dari 250 orang sejak kudeta militer 1 Februari lalu.
Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan tambahan 3 orang tewas pada di kota Monywa di Wilayah Sagaing dan Wilayah Yangon.
"Jumlah korban sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Kami akan terus menambahkan," kata pihak AAPP seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.