PIKIRAN RAKYAT - Pejabat pemerintah sipil paralel Myanmar, Naw Susanna Hla Hla Soe mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang sedang membicarakan krisis tidak mengakui junta sebagai otoritas sah.
Dia juga menyampaikan bahwa ASEAN harus bertindak berdasarkan keinginan warga Myanmar, yang sebagian besar mendukung pemerintah sipil.
Hal itu disampaikan Naw Susanna Hla Hla Soe menjelang KTT Myanmar yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, 24 April 2021. KTT ini juga akan dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Kian Matang Realisasikan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Sri Mulyani Ungkap Dana yang Digelontorkan
Tokoh-tokoh sipil Myanmar lainnya juga mendesak ASEAN dan dunia internasional untuk mengakui pemerintahan sipil.
Sejauh ini lebih dari 700 demonstran tewas dalam unjuk rasa antijunta sejak kudeta 1 Februari 2021 lalu.
"Para pemimpin ASEAN, mereka pikir ini normal bahwa militer suatu hari akan menguasai negara, ini adalah bisnis biasa yang datang dan pergi," kata Naw Susanna Hla Hla Soe, dikutip dari Asia One, Jumat, 23 April 2021.
Baca Juga: Ciptakan Keamanan bagi Konsumen, Kemendag Siap Awasi Para Pedagang di Facebook
“Orang-orang Myanmar mengatakan cukup sudah di bawah militer selama lebih dari tujuh dekade. Dan kami akan memilih kematian daripada hidup di bawah militer, di bawah kediktatoran," ujarnya.
Para pengamat meyakini pemimpin ASEAN yang bertemu secara tatap muka di Jakarta akan meningkatkan kemungkinan menunjuk utusan khusus untuk menyelesaikan krisis Myanmar.