PIKIRAN RAKYAT – Pada Senin, 25 Oktober 2021, Militer Sudan mengumumkan keadaan darurat bersamaan dengan pembubaran Dewan Kedaulatan Transisi dan Pemerintah beberapa jam setelah penahanan Perdana Menteri Hamdok dan Menteri dalam pemerintahan sipilnya.
Kepala Dewan Berdaulat Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan Pemerintah Transisi dengan dalih menyelamatkan negara dari perang saudara.
Disebutkan bahwa Sudan menjadi salah satu negara yang berada di Afrika Bagian Utara yang menyandang status krisis keamanan dan rawan konflik.
Pasalnya, Pemerintah Transisi dibentuk setelah penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir melalui protes jalanan pada April 2019.
Baca Juga: Menilik Kecelakaan Nahas TransJakarta di Cawang, PDIP: Ini Jelas Ada yang Tidak Beres
Ketika itu, Pemimpin Sementara Sudan mengatakan bahwa Dewan Militer Transisi yang memerintah negara itu sejak penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir berkomitmen menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Namun, Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menunda pembicaraan dengan para penguasa militer karena tidak percaya janjinya untuk memindahkan kendali negara Afrika Utara.
Menurutnya, Dewan Militer Transisi adalah pelengkap bagi pemberontakan dan revolusi.
Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Masalah Bayar Listrik di Rumah Mewahnya, Nagita Slavina Kelabakan
Setelah kudeta militer yang gagal pada bulan lalu, ketegangan mendalam meletus antara militer dan pemerintah sipil di tengah aksi protes baru-baru ini.