PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Tiongkok hendaknya mematuhi hukum internasional terkait sengketa perbatasan di Natuna.
Hukum internasional yang dimaksud yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Tiongkok dan Indonesia sama-sama menjadi anggota United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam UNCLOS juga diatur mengenai perbatasan di Natuna.
“Apa yang ada di UNCLOS antara lain mengatur mengenai masalah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan sebagainya sehingga penarikan-penarikan garis yang terkait ZEE dan sebagainya sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS,” kata Retno Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
Baca Juga: Warga Jakarta Ditemukan Tewas Tersangkut Pohon di Bekasi
Ia menyinggung klaim Tiongkok atas nine dash line atau garis perbatasan yang dibuat sendiri oleh Tiongkok.
Pembuatan garis perbatasan yang di antaranya melalui Natuna itu tidak melalui konvensi hukum laut PBB atau UNCLOS.