PIKIRAN RAKYAT - Otoritas Taliban di Afghanistan membubarkan 4 departemen utama dari pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS), termasuk komisi hak asasi manusia.
Taliban membubarkan komisi hak asasi manusia Afghanistan karena dianggap tidak perlu dalam menghadapi krisis keuangan, kata seorang pejabat.
Sejak diambil alih pemerintahan oleh Taliban pada Agustus 2021 lalu, Afghanistan menghadapi defisit anggaran sebesar 501 juta dolar AS atau Rp7,3 triliun.
"Karena departemen tersebut tidak dianggap perlu dan tidak dimasukkan ke dalam anggaran, mereka sudah dibubarkan," kata wakil juru bicara Taliban, Innamullah Samangani, dilansir dari The Guardian.
Baca Juga: Pengacara Keluarga Medina Zein Akui Kliennya Banyak Tekanan dan PHK 95 Pegawai
Selain komisi hak asasi manusia, Taliban juga membubarkan dewan tinggi untuk rekonsiliasi nasional (HCNR), dewan keamanan nasional, dan komisi unyik mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan.
HCNR terakhir dipimpin oleh mentan presiden Afghanistan Abdullah Abdullah dan bekerja untuk merundingkan perdamaian antara mantan Presiden Ashraf Ghani dan Taliban.
Sejak invasi pimpinan AS ke Afghanistan tahun 2011, pemerintah yang didukung Barat secara berturut-turut sebagian besar mengandalkan bantuan Asing.