PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Wang datang menjelang KTT Quad Leaders di Tokyo pada 24 Mei 2022.
KTT empat negara yang berharap dapat menahan pengaruh Beijing dijadwalkan akan dihadiri oleh para pemimpin mereka, di antaranya Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Australia Anthony Albanese dan tuan rumah Jepang mereka Fumio Kishida.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan pada Senin, 23 Mei 2022, bahwa Asia-Pasifik 'sekali lagi berdiri di persimpangan sejarah', saat ia menyatakan keprihatinan atas upaya baru untuk 'memaksakan mentalitas Perang Dingin' di wilayah tersebut.
“Konsep Asia-Pasifik tidak boleh diencerkan dan kerja sama Asia-Pasifik tidak boleh diganggu,” kata Wang dalam pidato video pada pertemuan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), sebuah pengelompokan yang berupaya memperdalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Baca Juga: Hubungan Makin Menegang dengan China, Menlu Australia Kelahiran Malaysia Dengar Saran Jokowi
Penasihat negara China mengenang dengan penghargaan bahwa kawasan Asia-Pasifik telah secara umum memelihara perdamaian dan stabilitas sejak akhir Perang Dunia II melalui kerja sama ekonomi yang 'berkembang' di antara bangsa-bangsa.
“Keamanan tidak bisa didasarkan pada ketidakamanan negara lain. Kita harus bertahan dalam menyelesaikan perselisihan secara damai melalui dialog dan konsultasi, dan menentang semua kata dan perbuatan yang meningkatkan ketegangan dan memprovokasi konfrontasi di wilayah tersebut,” kata Wang.
Wang melanjutkan untuk mengulangi kritiknya terhadap upaya untuk menghasut 'konfrontasi' di kawasan itu dengan penciptaan 'blok militer' di bawah bendera "Strategi Indo-Pasifik" Washington, sebuah kebijakan yang berusaha untuk meningkatkan kehadiran militer dan ekonomi Amerika di wilayah untuk melawan pengaruh Beijing yang meningkat.
Dokumen strategi mengatakan bahwa Beijing sedang mencoba untuk "menyatakan kembali kawasan itu untuk keuntungannya dengan memanfaatkan modernisasi militer, mempengaruhi operasi, dan ekonomi predator untuk memaksa negara lain".