PIKIRAN RAKYAT - Pemerintahan Joe Biden menyetujui proyek pengeboran kontroverisal senilai 8 miliar dolar AS (Rp122,9 triliun) di Lereng Utara Alaska. Padahal, proyek ini banyak ditentang oleh para pecinta lingkungan dan beberapa komunitas penduduk asli Alaska.
Mereka menilai, proyek yang diberi nama ConocoPhillips Willow Project tersebut akan mempercepat kerusakan iklim, dan merusak ketahanan pangan. Namun, Joe Biden Cs tampaknya tak menghiraukan protes tersebut.
Willow Project akan menjadi salah satu yang terbesar dari jenisnya di tanah Amerika Serikat (AS), yang melibatkan pengeboran minyak dan gas di tiga lokasi selama beberapa dekade. Pengeboran dilakukan di National Petroleum Reserve seluas 23 hektare yang dimiliki oleh pemerintah federal dan merupakan lahan publik terbesar yang tidak terganggu di AS.
Proyek ini akan menghasilkan sekitar 576 juta barel minyak selama 30 tahun, dengan puncak 180.000 barel minyak mentah dalam sehari. Ironisnya, ekstraksi ini melibatkan pembekuan kembali lapisan es Arktik yang mencair dengan cepat, untuk menstabilkan peralatan pengeboran.
Baca Juga: TikTok Pertimbangkan Pisah dari ByteDance jika Negosiasi dengan Pemerintah AS Gagal
Hal itu akan menciptakan salah satu "bom karbon" terbesar di tanah AS, yang berpotensi menghasilkan lebih dari 2 kali lebih banyak emisi daripada semua proyek energi terbarukan di tanah publik pada 2030. Proyek itu dapat melepaskan hampir 280 juta metrik ton emisi karbon ke atmosfer.
Artinya, setiap tahunnya, proyek tersebut melepaskan 9,2 juta metrik ton polusi karbon, sama dengan menambahkan hampir 2 juta mobil ke jalan setiap tahun. Apalagi AS sebagai pencemar terbesar kedua di Bumi setelah China, tercatat memancarkan sekitar 5,6 miliar metrik ton karbon dioksida setiap tahun.
Presiden telah dilobi dengan keras oleh industri minyak dan anggota parlemen Alaska untuk menyetujui Willow Project. Pendukung lainnya, termasuk serikat pekerja, perdagangan bangunan, dan beberapa penduduk Lereng Utara, berpendapat bahwa proyek tersebut akan menciptakan sekitar 2.500 pekerjaan dan menghasilkan pendapatan sebanyak 17 miliar dolar AS (Rp261,3 triliun) untuk pemerintah federal.
Sebagian besar kelompok Pribumi di Alaska, termasuk Penduduk Asli Alaska pertama di negara bagian itu yang terpilih menjadi anggota Kongres, Mary Peltola, juga mendukungnya. Dalam keputusannya, Biro Manajemen Lahan Departemen Dalam Negeri mengatakan bahwa persetujuan itu "mencapai keseimbangan" dengan memungkinkan ConocoPhillips untuk menggunakan sewa lamanya di Arktik sambil juga membatasi pengeboran ke tiga dari lima lokasi yang diajukan perusahaan.