kievskiy.org

Anggota Parlemen Desak Pemerintah Belanda Ganti Rugi pada Keluarga Korban Perang di Indonesia

Foto koleksi IPPHOS repro dari buku berjudul Siliwangi dari Masa ke Masa tentang perbaikan rel kereta api yang rusak akibat serangan Belanda di Banten pada 1947.
Foto koleksi IPPHOS repro dari buku berjudul Siliwangi dari Masa ke Masa tentang perbaikan rel kereta api yang rusak akibat serangan Belanda di Banten pada 1947. /Dok. IPPHOS

PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 14 Juni 2023 lalu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Pengakuan Mark Rutte ini menghebohkan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

Pernyataan Mark Rutte soal Kemerdekaan Indonesia itu disampaikan dalam Debat tentang Program Penelitian ‘Kemerdekaan, Dekolonialisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950’. Debat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen Belanda dan para peneliti.

Penelitian itu dilakukan selama kurang lebih lima tahun oleh tiga lembaga. Adapun lembaganya terdiri dari NIOD, KITLV, dan NIMH. Persidangan tersebut berlangsung sangat alot dan banyak adu pendapat dari berbagai pihak.

Sejumlah anggota parlemen setuju jika pemerintah Belanda harus bertanggung jawab atas perang di Indonesia. Namun banyak dari anggota parlemen Belanda yang merasa perang dan aksi kekerasan wajar dilakukan.

Baca Juga: Apakah Aplikasi SNOW AI Berbayar? Simak Cara Pakainya

Hal itu pula yang membuat debat tersebut berlangsung panas. Kendati demikian, banyak anggota parlemen yang mempercayai data dari penelitian yang dilakukan ketiga lembaga itu.

Salah satu angota parlemen bahkan mengungkapkan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab atas kolonialisasi di Indonesia. Anggota parlemen itu mendesak pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang gugur dalam perang tersebut.

Menurut data dari Institut Sejarah Militer Belanda (NIMH), ada lebih dari 900 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar kematian. Mereka tewas karena dibunuh, diperkosa dan disiksa oleh pihak Belanda.

“Selain pujian atas tanggapan pemerintah, saya juga punya pertanyaan berikut. NIMH memiliki apa yang disebut daftar kematian dengan lebih dari 900 orang Indonesia yang telah dibunuh, disiksa atau diperkosa oleh kekerasan melawan hukum Belanda,” ujar salah satu anggota parlemen Belanda, dikutip dari catatan debat 14 Juni 2023.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat