PIKIRAN RAKYAT – Negara Iran meminta negara-negara semenanjung Arab penghasil minyak, termasuk Arab Saudi, untuk melakukan embargo pengiriman bahan bakar ke Israel sebagai perlawanan terhadap serangan yang terus dilakukan oleh pemerintahan PM Benjamin Netanyahu ke Gaza, Palestina, sejak 7 Oktober lalu.
Namun, Arab Saudi bersikukuh menolak permintaan tersebut. Negara yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz itu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menggunakan produksi minyak sebagai alat pengaruh dalam konflik Gaza.
Sebuah pernyataan dari Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid al-Falih, di Forum Ekonomi Bloomberg di Singapura pekan lalu menjelaskan bahwa Arab Saudi sedang berusaha menemukan perdamaian melalui diskusi damai.
"Hal itu (embargo minyak terhadap Israel dan sekutunya) tidak dibahas saat ini. Arab Saudi sedang berusaha menemukan perdamaian melalui diskusi damai," tegas Khalid al-Falih.
Perlu dicatat, embargo minyak pernah dilakukan oleh Arab Saudi pada tahun 1973 sebagai hukuman terhadap Amerika Serikat dan negara-negara lain yang mendukung Israel dalam perang melawan Mesir dan Suriah. Saat itu, embargo tersebut mengakibatkan melonjaknya harga minyak secara signifikan.
Al-Falih menyampaikan bahwa saat ini, kebijakan embargo minyak tidak sedang dibahas, dan Arab Saudi lebih fokus pada upaya perdamaian. Meskipun demikian, ada laporan yang mengindikasikan bahwa Arab Saudi tetap mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Israel.
"Hal ini masih dibahas dan jelas kemunduran selama sebulan terakhir telah memperjelas mengapa Arab Saudi begitu bersikeras bahwa resolusi konflik Palestina harus menjadi bagian dari normalisasi yang lebih luas di Timur Tengah," ujarnya.
Rencana Normalisasi Hubungan dengan Israel
Sebelumnya, Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) dikabarkan meminta Washington memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap teknologi nuklir sipil serta senjata canggih sebagai imbalan atas kesepakatan dengan Israel. Diplomat Arab Saudi juga menekankan bahwa Israel harus menyetujui pembentukan negara Palestina sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Saudi tahun 2002.
Pada pertemuan bersama Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2023, beberapa negara, termasuk Arab Saudi, menolak usulan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Tuntutan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti mencegah transfer peralatan militer AS ke Israel, membekukan semua kontak diplomatik dan ekonomi dengan Israel, mengancam untuk menggunakan minyak sebagai alat tekanan, melarang penerbangan ke dan dari Israel, dan mengirimkan delegasi bersama ke AS, Eropa, dan Rusia untuk mendorong gencatan senjata. Namun, Arab Saudi dan beberapa negara lain menolak tuntutan tersebut, menegaskan bahwa mereka lebih memilih upaya damai dan penyelesaian konflik melalui dialog.***