PIKIRAN RAKYAT - Setidaknya ada enam kategori pelanggaran besar terhadap hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dan hukum humaniter yang dilakukan Israel Penjajah di tanah Palestina.
Diantaranya pembunuhan di luar hukum; perpindahan paksa; penahanan kejam; penutupan Jalur Gaza dan pembatasan pergerakan lainnya; dan pembangunan permukiman ilegal dan kebijakan diskriminatif yang merugikan warga Palestina; serta penggunaan senjata ilegal.
Pembunuhan Di Luar Hukum dan Kejahatan Perang
Banyak praktik kekerasan yang dilakukan Israel atas nama 'keamanan'. Anak-anak dipenjarakan oleh pengadilan militer atau ditembak secara tidak wajar, rumah dibongkar karena tidak 'berizin', pos pemeriksaan yang hanya boleh dilewati oleh Israel.
Hingga kini, Israel mempertahankan sistem diskriminasi yang melembaga terhadap warga Palestina di wilayah penjajahannya. Tak terhitung jumlah korban tewas selama 75 tahun kolonialisme.
Serangan Israel merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang, termasuk IDF yang menargetkan bangunan sipil.
Di Tepi Barat, pasukan keamanan Israel secara rutin membunuh atau melukai ribuan demonstran, pelempar batu, tersangka penyerang, dan lainnya dengan menggunakan peluru mematikan, supaya 'tertib'.
Permukiman Ilegal
Pihak berwenang Israel sejak tahun 1967 memfasilitasi pemindahan warga sipil ke Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, yang merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa Keempat.
Pada 1967, Israel Penjajah mendirikan dua permukiman di Tepi Barat: Kfar Etzion dan Talpiot Timur; pada 2017, Israel telah mendirikan 237 pemukiman di sana, menampung sekitar 580.000 pemukim.
Israel lalu menerapkan hukum sipil Israel terhadap pemukim, memberi mereka perlindungan hukum, hak, dan keuntungan. Sedangkan, hak itu tidak berlaku bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah serupa. Mereka justru diwajibkan tunduk pada hukum militer Israel.