PIKIRAN RAKYAT - Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga media asing. Salah satunya Al Jazeera, media yang berbasis di Qatar itu menyebut putra sulung Presiden Jokowi tersebut sebagai 'Nepo Baby'.
Salah satu yang disoroti oleh Al Jazeera adalah aksi Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres perdana pada Jumat 22 Desember 2023 kemarin. Apalagi, proses pencalonannya yang sudah menuai kritik sejak awal.
"Ketika para Cawapres naik ke panggung untuk Debat Pilpres kedua, semua mata tertuju pada Gibran Rakabuming Raka, mungkin calon wakil presiden paling kontroversial dalam sejarah Indonesia," kata Al Jazeera.
Melawan tuduhan kurangnya pengalaman dan nepotisme, putra sulung Jokowi yang berusia 36 tahun itu dinilai mendominasi panggung meskipun menghadapi kandidat yang lebih berpengalaman. Pengamat pada umumnya menilai kinerja Gibran Rakabuming Raka jauh melebihi harapan.
"Kesan saya secara keseluruhan adalah bahwa setiap orang yang ragu, yang menganggap Gibran adalah kelas ringan yang tidak mengerti, telah terbukti sepenuhnya salah," ucap seorang peneliti di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura (RSIS), Alexander Arifianto.
"Dia dipersiapkan dengan baik untuk debat, dan menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang masalah ekonomi. Jauh lebih baik dari dua lawannya," ujarnya menambahkan.
Gibran Rakabuming Raka si 'Nepo Baby'
Sejak mengumumkan pencalonannya pada Oktober 2023, Gibran Rakabuming Raka telah menghadapi badai kontroversi. Termasuk, tuduhan sebagai "Nepo Baby" dan kelanjutan dari politik dinasti yang telah lama mengganggu politik Indonesia.
Tanpa pengalaman politik selain dari tugas dua tahun sebagai wali kota Solo di Jawa Tengah, dia menghadapi tudingan menunggangi jas ayahnya. Dia juga dinilai tidak memiliki bonafide dari kandidat saingan, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR. Sedangkan Mahfud MD memiliki pengalaman sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).