PIKIRAN RAKYAT - Hasil penghitungan cepat (quick count) dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto unggul dari dua pesaingnya. Exit poll menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memenangkan sekitar 60 persen suara nasional.
Jika hasil akhir mengkonfirmasi bahwa mereka memenangkan lebih dari 50 persen suara, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menjabat pada Oktober 2024. Meski hasil penghitungan suara resmi kemungkinan baru diumumkan pada Maret 2024, sebagian besar publik memandang Prabowo-Gibran sebagai penerus Jokowi.
Media asing pun menjuluki Prabowo Subianto sebagai 'Jokowi 3.0' karena janjinya selama ini untuk melanjutkan kebijakan Presiden ketujuh Indonesia tersebut. Namun, apakah Prabowo Subianto akan menjadi penerus yang layak untuk Jokowi?
Jokowi 3.0
Dalam platform kampanye mereka, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk menegakkan kebijakan Jokowi. Mereka menekankan "kontinuitas" sebagai landasan agenda politik selama masa Kampanye Pemilu 2024.
"Pengaruh Jokowi akan bertahan dalam pemerintahan Prabowo melalui putra sulungnya, Gibran. Sebagai wakil presiden, peran Gibran akan sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tetap berada di bawah pengawasan Jokowi," kata Channel News Asia (CNA), Kamis 15 Februari 2024.
CNA menilai, prioritas Prabowo Subianto sejalan erat dengan penekanan Jokowi untuk memajukan manufaktur bernilai tambah, memperluas infrastruktur, dan mengembangkan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Akan tetapi, janji-janji kampanye tertentu seperti program makan siang sekolah gratis harus diambil dengan sebutir garam, karena mereka tidak mungkin layak secara finansial dan berpotensi membebani anggaran negara," tuturnya.
Menurut CNA, Indonesia akan terus mencari investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dia kemungkinan akan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China, membangun landasan yang diletakkan oleh Jokowi selama dekade terakhir.
Akan tetapi, kerja sama ekonomi yang lebih erat dengan China tidak akan mengorbankan hubungan yang melemah dengan negara lain. Seperti pendahulunya, Prabowo Subianto tidak akan mengkompromikan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia nonblok.