PIKIRAN RAKYAT - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah hak asasi manusia (HAM) di bawah kepemimpinan Prabowo.
"Tidak usah terlalu curiga dengan Prabowo-Gibran. Tidak usah takut. Selama ini toh pers bebas dan bertanggung jawab, kan?" tuturnya, "ada Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang ITE. Prabowo-Gibran kan menjalankan Undang-Undang. Jangan takut kemudian nanti ada perubahan pemerintah menjadi otoriter, pemerintah menjadi restriktif."
Sementara ihwal kebebasan berekspresi, dia mempersilakan masyarakat untuk berdemonstrasi dengan bertanggung jawab.
"Kalian bebas demonstrasi asal bertanggung jawab dan Pak Prabowo-Gibran itu menjalankan amanat Undang-Undang," tuturnya, "(Anda) harus move on ini yang menang Prabowo, jadi harus dibantu, ya.
Dialog tidak berjalan baik
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim menilai, selama ini dialog antara komunitas pers dan Prabowo Subianto tidak berjalan baik, termasuk saat Pemilu 2019 kala Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap merasa tak nyaman dengan pemberitaan yang ada.
Dia juga menyorot paslon 02 itu yang tak menghadiri langsung acara Deklarasi Kemerdekaan Pers yang diadakan Dewan Pers, Sabtu, 10 Februari 2024. Kala itu, Prabowo-Gibran cuma diwakili Rosan Roeslani, Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Sasmito berkata, bila Prabowo menjadi presiden, komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai 'anjing penjaga' bagi publik. "Tanpa soliditas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo Gibran. Saya lebih berharap ke teman-teman media sendiri daripada harus berharap ke Prabowo."
Publik juga dinilai harus mendukung pers guna memastikan pemerintah tak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru.