PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Inggris berisiko terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa, dengan mengekspor unsur-unsur strategi kontra-ekstremisme mencegah yang kontroversial ke negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan awal bulan ini, Rights and Security International mengatakan bahwa para pejabat Inggris dapat membantu pemerintah Indonesia melanggar kebebasan beragama bagi minoritas, dengan mengirim pelatih ke Jakarta untuk mengajarkan unsur-unsur strategi Prevent kepada mereka.
"Dukungan pemerintah Inggris untuk pendekatan P/CVE (mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan) Indonesia adalah simbol dari praktik Pencegahan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional: mengesampingkan undang-undang hak asasi manusia, menghapus transparansi dan mengaburkan proses akuntabilitas," katanya.
"Di Inggris, pemerintah menciptakan strategi kontra-ekstremisme yang melanggar hak-hak dasar, termasuk banyak hak yang kami anggap dilanggar sebagai bagian dari strategi P/CVE Indonesia," ujarnya.
"Kami menyimpulkan bahwa ini bukan kebetulan, dan bahwa Inggris secara sadar mendukung penindasan dan kekerasan karena alasan politiknya sendiri, atau memilih untuk mengabaikan banyak bukti bahwa polisi, militer, dan badan intelijen Indonesia terlibat di dalamnya," tutur Rights and Security International menambahkan.
Keterlibatan Pemerintah Inggris
Penulis laporan, Jacob Smith mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah menyarankan Indonesia untuk mengadopsi strategi "Pencegahan gaya kontra-ekstremisme" ketika Jakarta mereformasi Rencana Aksi Nasional untuk Melawan Ekstremisme Kekerasan (RAN) pada 2021.
"Kami menemukan bahwa sebagian besar keterlibatan (oleh pejabat Inggris) adalah selama proses reformasi RAN. Apa yang dilakukan pemerintah Inggris adalah berbicara dengan para pejabat dan meminta komite perumus untuk melihat strategi Prevent dan menemukan cara untuk menerapkannya," ujarnya.
"Kami juga tahu bahwa ada bentuk pelatihan yang ditawarkan pemerintah Inggris kepada komite perumus (RAN). Pemerintah Inggris juga melakukan berbagai pelatihan petugas penegak hukum yang tidak secara langsung mempengaruhi RAN, tetapi mempengaruhi bagaimana mereka melakukan operasi mereka," ucap Jacob Smith menambahkan.
Menurut laporan itu, satu orang yang terlibat dalam penyusunan rencana mengungkapkan bahwa anggota komite perumus "memiliki salinan strategi Prevent Inggris di samping mereka ketika menyusun RAN CVE".