PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Kecamatan pada pemerintah pusat.
Hal itu terkait dengan kondisi kewaspadaan di daerah khususnya kecamatan di tiap kota Kabupaten tidak bisa disamaratakan dengan kondisi kewaspadaan level Kota dan Kabupaten.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sebagai contoh di Kabupaten Bogor, dari 40 kecamatan di antaranya berada di level 2 dan 1 sehingga hal itu memungkinkan ada kebijakan baru seperti halnya digelarnya sekolah tatap muka.
“Kalau dipenuhi maka di Kabupaten Bogor sebagai sampel, dari 40 kecamatan sudah ada yang level dua bahkan level satu nanti sehingga sekolah tatap muka sekolah sudah bisa dibuka,”ujar Ridwan dalam jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Selama PPKM, Polusi Udara di Jakarta Ternyata Malah Memburuk
“Itu usulan kita pada pusat, karena kalau PPKM masih berbasis Kota Kabupaten itu terlalu pukul rata menganggap teritorialnya sama. Contohnya Cimahi yang tiga Kecamatan dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang 40 Kecamatan kan itu tidak Apple to Apple,” ucap dia melanjutkan.
Menurut dia, kalau pada Rabu nanti usulannya diterima pusat maka PPKM kecamatan akan diberlakukan secara nasional.
“Kalau hari Rabu ini Pak Menko (Luhut Binsar) meloloskan Jawa Barat maka akan dibelokkan Nasional PPKM berbasis Kecamatan Insyaallah tatap muka akan segera hadir feeling saya setengah Jawa Barat bisa tatap muka,” ucapnya.
Baca Juga: Ikatan Cinta 11 Agustus 2021: Andin Dicampakan Lagi? Dendam Masa Lalu Al Ternyata Belum Tuntas
Usul Restoran dan Kafe Buka