PIKIRAN RAKYAT - Munculnya dugaan pelanggaran yang dilakukan kawasan wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat pekan ini membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) kembali mengemukakan desakan mereka agar pemerintah provinsi maupun kota kabupaten di Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk melakukan moratorium perizinan pembangunan di KBU.
Moratorium sebagain upaya untuk melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan resapan air wilayah Bandung Raya tersebut.
Direktur Walhi Jabar Meiki W Paedong mengatakan, sejak revisi Perda KBU dari 2008 ke 2016 pihaknya yang dilibatkan saat itu sudah mendesak untuk melakukan moratorium pembangunan di sana. Sambil moratorium berjalan pemerintah melakukan audit-audit lingkungan di 2016.
Baca Juga: Sumbu Filosofis Yogyakarta Diajukan ke UNESCO
"Tapi itu tidak diakomodir, Perda baru tetap terbit hingga akhirnya berakumulasi dari tentang 2016 hingga 2019 ini sudah banyak kejadian apalagi ada Citarum Harum makin terpantau. Kami dorong moratorium izin baru sambil dilakukan pemulihan dan audit izin-izin yang sudah ada. Audit lingkungan dan pemulihan KBU, "ujar Meiki, Sabtu 8 Februari 2020.
Menurut Meiki, bangunan maupun kawasan komersil yang sudah berizin atau belum diduga masih banyak walaupun kawasan kecil seperti vila pribadi maupun kawasan komersil.
Terkait dengan temuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar terhadap Great Asia Afrika, Meiki sepakat operasional kawasan wisata tersebut ditutup sementara sembari memenuhi kaidah pembangunan di KBU.
Baca Juga: Harga Bawang Putih Melonjak Dua Kali Lipat, Kenaikan Terjadi Setiap Hari
"Jangan buat opini publik pemerintah lemah dikontrol pengusaha. Yang berkuasa itu rakyat, pemerintah atau pengusaha? Karena tidak ada penegasan," kata Meiki.