PIKIRAN RAKYAT - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai permasalahan angkutan ODOL di Indonesia dibiarkan berlarut-larut.
Bahkan, ia menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang belum menuntaskan masalah angkutan ODOL di antara negara Asia Tenggara.
Baca Juga: Tiga Orang Masuk dalam Pemantauan Corona di Indramayu
"Untuk mengendalikan angkutan barang dimensi berlebih atau over dimension perlu memperkuat penyelenggaraan uji laik kendaraan atau kir di Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten," kata Djoko, Selasa 10 Maret 2020.
Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih atau over loading Djoko menyarankan, pemerintah memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Jembatan timbang diakui masih menjadi kewenangan Kemenhub dan bersinergi dengan Kemendagri.
Baca Juga: Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Muhajirin Kembangkan Inovasi Berbasis Digital
Namun, untuk urusan Kir kewenangannya justru ada di pemerintah daerah. Karena itu Djoko menilai, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat dalam hal itu.
Djoko menjelaskan, permasalahan ODOL adalah bagian dari sistem transportasi logistik. "Karena itu, pemerintah harus berupaya menurunkan biaya logistik tersebut, dengan memilih prasarana dan sarana transportasi yang sesuai jarak perjalanan," katanya.
Dikutip dari data Frost and Sullivan, 2016, biaya logistik di Indonesia masih di angka 24 persen produk domestik bruto (PDB). Nilainya jauh di atas negara lain seperti Vietnam (20 persen), Thailand (15 persen), Tiongkok (14 persen). Atau Malaysia, Philipina dan India (13 persen), Taiwan dan Korea Selatan (9 persen PDB), apalagi Singapura dan Jepang (8 persen PDB). ***