/photo/2020/03/29/2197852255.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan karantina wilayah menuai sorotan.
Sejumlah pihak menyoroti dampak lockdown, terutama terkait jaminan kehidupan warga dan legalitas pemerintah daerah berlakukan aturan tersebut.
"Perlu diperhatikan bagaimana dengan pekerja yang mendapatkan upah dengan kerja harian atau warga yang profesinya bergerak di sektor informal, seperti PKL. Negara perlu menjamin hajat hidup seluruh warga dalam wilayah karantina , terutama warga miskin selama minimal 2 minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total," kata Nandang Suherman, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Barat (Fitra Jabar).
Baca Juga: 5 Manfaat Sawi bagi Kesehatan, Salah satunya Cegah Pertumbuhan Sel Kanker
Baca Juga: Cara Warga Eropa Atasi Depresi saat Lockdown Virus Corona yang Bisa Ditiru
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 28 Maret 2020, Nandang juga mengkalkulasi kebutuhan dasar warga jika Kota Tasikmalaya, dalam penerapan karantina wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 900.000 jiwa.
"Kebutuhan dasar yaitu makan harian yang harus dipenuhi oleh Pemkot Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sekitar 900 ribu jiwa dan yang ditanggung makan hariannya sekira 320.000 jiwa (sesuai dengan data BDT) , maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8 miliar. Untuk 30 hari dibutuhkan Rp 240 miliar," ucapnya.
Bagaimana dengan kebutuhan untuk listrik dan air bersihnya? Nandang kembali merincinya.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN Bank Mandiri, Fresh Graduate Lulusan D3 Bisa Ikut Daftar
"Kebutuhan listrik/orang/hari kira-kira Rp 4.000, untuk 1 hari, Rp 320 ribu x Rp 4.000 = Rp. 1.280.000.000, Untuk 30 hari, Rp 38.400.000.000, sementara Kebutuhan air/orang/hari kira-kira Rp 700, untuk 1 hari, Rp 320 x Rp 700 = Rp. 224.000.000, untuk 30 hari = Rp 6.720.000.000, total anggaran yang dibutuhkan untuk satu bulan sekitar Rp. 285.120.000.000," ujarnya.