PIKIRAN RAKYAT - Pro dan kontra soal pemotongan gaji ASN lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) masih bergulir.
Sejumlah kritikan muncul dari kalangan DPRD Jawa Barat yang menilai Ridwan Kamil salah kaprah dan meminta agar pemotongan gaji ASN itu dikaji ulang.
Pasalnya ASN juga ikut terdampak COVID-19 dan harus miliki bekal selama work from home (WFH).
Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, Banjir di Timur Kota Bandung Sudah Diprediksi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan penyisihan gaji atau tunjangan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganut azas adil dan proporsional.
Penyisihan gaji dan tunjangan juga berlaku untuk Gubernur dan Wakil Gubernur.
Baca Juga: Efek COVID-19, Gerry Salim Batal Turun di Dua Ajang Balap Bergengsi
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, penyisihan gaji atau tunjangan tersebut berlaku hingga empat bulan mendatang.
Besarannya akan berbeda-beda per ASN menyesuaikan dengan jabatan dan golongan. Namun ia memastikan persentasenya akan adil dan proporsional.