PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintah dan Kerja Sama tengah menyusun laporan terkait dengan proses pengisian jabatan wakil bupati sisa masa jabatan 2017-2022. Laporan akan disampaikan awal pekan ini pada Kemendagri dengan tujuan segera mendapatkan tindak lanjut proses pengisian jabatan wakil bupati Bekasi.
Terlebih, posisi wakil bupati Bekasi harus segera diisi guna menjalankan roda pemerintahan yang akan berakhir pada 2022 mendatang.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Pemprov Jabar Dani Ramdan pada "PR", Minggu 7 Juni 2020.
Baca Juga: Berkat Aksi Mulianya, Remaja 18 Tahun di New York Dapat Durian Runtuh di Tengah Protes George Floyd
"Kami tim klarifikasi telah melakukan klarifikasi mulai dari partai, suara partai kemudian suara bupati dan argumen dari DPRD. Nah kami tidak dalam posisi ini yang benar ini yang salah, kami hanya mengumpulkan fakta-fakta untuk disampaikan ke kemendagri," kata Dani.
Kemendagri, lanjut Dani, akan menelusur juga. Nanti akan ada kesimpulan untuk ditindaklanjuti di pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Dani menuturkan, ihwal proses pengisian jabatan wakil bupati 2017-2022 bermula dari kekosongan posisi wakil bupati Bekasi yang prosedurnya diusulkan oleh partai-partai pendukung. Di mana ada empat partai pendukung bupati dan wakil bupati yang sekarang menjabat yaitu Partai Golkar, PAN, Hanura dan NasDem.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Dilakukan secara Jarak Jauh, Kemendikbud: Prioritas Kami Kesehatan
"Usulan sudah diproses oleh DPRD periode yang lalu. Jadi sudah ada usulan dari DPD kabupaten Bekasi tapi harus mendapatkan rekomendasi pengurus pusat DPP. Ternyata sampai akhir masa jabatan DPRD yang lama itu kalau untuk Golkar, PAN dan Hanura udah klop dua nama. Nah yang NasDem ini belum klop sehingga belum bulat tapi DPRD keburu berakhir," ucap dia.