PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak.
Saat ini terjadi perbedaan data wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga penerimaan pajak dari sektor tersebut kurang optimal.
Dalam keteranganya, Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik menuturkan, sebagai upaya optimalisasi penerimaan PKB, SWDKLLJ dan PNPB Bapenda Jabar melakukan integrasi data karena hal ini sangat penting mengingat jumlah kendaraan bermotor di Jabar cukup banyak, khususnya roda dua.
Baca Juga: Operasi Zebra Dimulai 3 Oktober, 14 Pelanggaran Berikut Diincar Polisi
"Melalui integrasi data ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perbedaan data antara Korlantas, Polda, dan Jasa Raharja," ujar Dedi pada Senin, 3 Oktober 2022.
Saat ini, kata dia, tim pembina Samsat telah memiliki layanan yang tersebar di 34 titik dengan 200 layanan. Pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat mudah dan nyaman.
Selain melaksanakan sosialisasi secara masif, pihak Bapenda Jabar berkolaborasi dengan mitra kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, gerai modern (Alfamart, Alfamidi, Indomaret), financial technology (Bukalapak, Tokopedia, Kas-pro), perangkat daerah, dan mitra lainnya.
Baca Juga: Jokowi Disebut Hargai Pilihan NasDem yang Menunjuk Anies Baswedan Capres 2024
"Dengan kolaborasi diharapkan dapat semakin mudah mencapai upaya dalam optimalisasi pendapatan," ucapnya.