/photo/2020/03/10/117657905.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) untuk menghapus pengkelasan dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut Ridwan Kamil, hal terpenting dalam layanan BPJS Kesehatan bukan pada tingkatan kelas, melainkan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang sakit. Sehingga apa pun pengkelasan yang akan diberlakukan, hal utama yakni menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Intinya mau satu kelas, dua kelas, tiga kelas, apa pun (kelasnya) yang penting kualitas pelayanan kepada kemanusiaan jangan diturunkan,” ucap Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 15 Juni 2020.
“Masalah nanti (jika) satu kelas berdampingan antara yang sakit, saya kira bukan itu poinnya. Poinnya adalah orang sakit bisa dilayani dengan segala (pelayanan) yang ada,” tambahnya.
Baca Juga: Cara Meningkatkan Rasa Percaya Diri Lewat 6 Langkah, Salah Satunya Siap Menang
Terkait dampak perubahan BPJS Kesehatan terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika pengkelasan diubah, Kang Emil berujar bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar belum melakukan penghitungan.
Namun, dirinya memastikan akan memprioritaskan APBD tersebut bagi warga Jabar yang masuk golongan miskin dan menengah ke bawah.
Adapun selama ini, kelas peserta BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan iuran dan fasilitas yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Rencananya, pemerintah menghapus pengkelasan dan menerapkan kelas standar dengan layanan yang sama bagi setiap peserta mandiri.
Baca Juga: Cara Matikan Update Otomatis Windows 10, Ada Opsi Menunda Pembaruan