PIKIRAN RAKYAT – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Jawa Barat kian santer terdengar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mencatat angka PHK di sektor industri padat karya di Jawa Barat terpantau tinggi.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya telah menghimpun data PHK dari berbagai sumber dan stakeholder terkait, antara lain data perselisihan hubungan industrial di kabupaten kota, data laporan potensi atau rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, data laporan PHK dari anggota Apindo di 14 kabupaten/kota, serta BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai laporan lainnya yang menunjukkan adanya PHK.
Dari data-data tersebut, sebanyak 4.155 orang yang tengah menghadapi perselisihan hubungan industri di kabupaten/kota.
Lalu, dari data BWI-ILO, diperkirakan ada 47.539 orang yang akan terkena PHK hingga Agustus 2022.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Gegara Ikut Bisnis Online, Rektor Ambil Tindakan
Kemudian, data sementara Apindo mencatat ada 79.316 orang sudah terkena PHK hingga Oktober 2022. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat ada 146.443 orang yang menghentikan keanggotaannya lantaran PHK, kontrak kerja berakhir, mengundurkan diri hingga sebab lainnya.
"Jadi data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengklaim Jaminan Hari Tua atau JHT, jumlahnya bisa lebih besar lagi," kata Taufik Garsadi di Bandung, Selasa.
Menurut penelusuran dan penelaahan pihaknya, Taufik menyebut ada faktor eksternal dan internal penyebab terjadinya PHK massal tersebut.