PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran penanganan stunting hingga Rp1,173 triliun yang tersebar di sebelas perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar Sumasna mengatakan, anggaran stunting itu adalah konvergensi. Jadi di dalamnya, ada berbagai urusan.
"Jadi ada istilah intervensi yang sensitif, ada istilah yang spesifik. Jadi istilah untuk misal air bersih, itu supporting terhadap urusan reduksi stunting, pengelolaan persampahan reduksi stunting, kemudian pmt (pemberian makanan tambahan)," ujarnya pada Jabar Stunting Summit di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa 13 Desember 2022.
Diakui Sumasna, anggaran stunting itu besar dan hendaknya hal itu tidak hanya dianggap menjadi urusan Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Menuju Jabar Zero Stunting, Dinkes Jabar Tegaskan Perlunya Kolaborasi
Banyak hal yang dapat mengurangi stunting yaitu ketersediaan air bersih, rumah sehat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, intervensi penggunaan anggaran bisa berbeda.
"Jangan dianggap hanya (Dinas) Kesehatan, padahal stunting juga dipengaruhi ketersediaan air bersih, rumah tidak sehat juga ada implikasi stunting. Makanya kita ada anggaran untuk merenovasi rumah dan sebagainya," ucapnya.
Bahkan, kata Sumasna, DPRD minta anggaran perbaikan rumah lebih besar karena dinilai efektif menurunkan stunting. Dengan rumah sehat, stunting tereduksi.
Sementara saat ini, tingkat prevalensi stunting di Jabar masih di atas rata-rata nasional yaitu 24,5 persen.