PIKIRAN RAKYAT - Jawa Barat menempati peringkat keempat rawan tinggi pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional. Sementara DKI Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Sulawesi Utara dan Maluku Utara di peringkat ketiga. Adapun IKP rawan tinggi di Jabar diduduki oleh Kabupaten Bandung.
Ketua Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, penilaian IKP tersebut didasarkan pada 4 dimensi tolok ukur yang meliputi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Jabar disebut rawan tinggi di aspek kontestasi pada hak dipilih dan soal pelaksanaan kampanye.
"Hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan terhadap penolakan calon berdasarkan SARA. Yang kedua, soal kampanye ada black campaign kemudian penggunaan fasilitas negara, kemudian netralitas ASN, TNI, Polri dan soal money politik," ujar Zaki usai menggelar Launching IKP dan Pemilihan Serentak 2024 di Jabar, di Kota Bandung, Kamis 2 Februari 2023.
Tak hanya empat dimensi tersebut, hal-hal terkait politik identitas pun turut menjadi perhatian Bawaslu.
Baca Juga: Bawaslu: Kabupaten Bandung Jadi Daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi
"Kita memang menaruh perhatian khusus pada mengemukakannya fenomena politik identitas Jawa Barat, kemudian soal SARA, kemudian soal medsos itu sendiri," ucapnya.
Terkait dengan tren kerawanan pemilu di Jabar tahun 2024, Zaki menilai eskalasinya akan lebih tinggi dibanding 2019 lalu. Hal itu didasarkan analisis yang sudah muncul terutama dinamikanya akan lebih tinggi soal konsekuensi dari keberlimpahan penggunaan medsos dalam ruang publik.
Hal itu, kata Zaki, menyangkut partisipasi politik yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun partisipasi publik untuk memberikan sikap tanggapan melalui media sosial.
"Dalam hal ini, (medsos) untuk mengantisipasi pencegahan, Bawaslu sudah bekerja sama dengan YouTube, Facebook untuk melaporkan dan men-take down akun-akun yang memproduksi menyebarkan ujaran kebencian ataupun isu SARA ataupun politik identitas itu sendiri," tuturnya.