/photo/2023/01/18/316524942.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Cianjur berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang berasal dari pangkalan. Satgas tersebut tentunya akan melaporkan jika terjadi indikasi kecurangan dalam penjualan gas LPG 3 kg.
Ketua Hiswana Migas Kabupaten Cianjur, Hedi Permadi Boy, mengatakan pasokan gas di Kabupaten Cianjur saat ini terbilang cukup bahkan lebih, karena berdasarkan kuota untuk kebutuhan warga sebanyak 1,7 juta, sedangkan pasokan gas untuk Kabupaten Cianjur saat ini lebih dari 1,7 juta.
"Kalau pasokan saat ini di Kabupaten Cianjur aman, malah lebih, saya lihat dari kuota per bulan itu kan kebutuhan untuk Kabupaten Cianjur 1,7 juta, sekarang 1,7 sekian, jadi tidak mungkin ada kelangkaan, kecuali ada yang bermain saya tidak tahu yah, karena kuota sudah cukup, malahan ditambah lagi, jadi di Cianjur tidak mungkin ada kelangkaan gas," ujar Hedi, di Cianjur, Selasa 14 Februari 2023.
Hedi mengatakan, ke depan Hiswana Migas juga berencana akan membuat pangakalan di setiap Rukun Warga (RW) agar nantinya pembelian gas subsidi LPG 3 kg langsung ke pangkalan.
Baca Juga: Pertamina Ingin Perluas Uji Coba Beli LPG 3 Kg dengan KTP, Pakar Minta Aturan Dikaji Dulu
"Jadi nanti 1 RW 1 Pangkalan agar kenaikan harga bisa teratur sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), sekarang kan dari Agen Rp14.500, dari pangkalan Rp16.500, sedangkan di warung Rp24.000 sampai Rp25.000, nah supaya lebih teratur, supaya subsidi ini lebih tepat sasaran kepada orang-yang yang memang tidak punya, akan seperti itu, tapi tidak sekarang, kita masih percobaan, kalau yang saya dengar dari ESDM, sudah dibahas, tapi itu baru wacana, masih perlu waktu untuk realisasinya" katanya.
Hedi menuturkan, termasuk di perbatasan Kabupaten Cianjur, pihaknya akan membuat Satgas agar tidak ada barang yang masuk dari luar Kabupaten Cianjur dan sebaliknya.
"Supaya nantinya tidak ada barang dari Sukabumi masuk ke Cianjur, begitupun sebaliknya dari Bandung masuk ke Cianjur, begitupun sebaliknya, dari Bogor pun seperti itu, kita mau semuanya beres, tidak ada urusan sama Hukum, kalau di lapangan yang saya dengar laporan pangkalan dari perbatasan, memang ada yang masih seperti itu," tuturnya.
Satgas yang ada di perbatasan ini nantinya akan diwakili oleh pangkalan-pangkalan yang ada di perbatasan sehingga pengawasannya akan lebih ketat.